Opini

Berawal dari Keresahan, Inisiatif Kawasan Konservasi Pesisir di Bukide Timur Terwujud

Oleh: Ica Wulansari* KAWASAN perairan Bukide Timur di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara kaya dengan berbagai sumberdaya ikan, baik yang didominasi oleh ikan deho (sejenis ikan tongkol) dan ikan malalugis (sejenis ikan pelagis kecil bernama latin Decapterus Macarellus). Di pesisir Bukide Timur tinggal warga sebanyak 475 jiwa, yang sekitar 75 persennya menggantungkan mata pencariannya sebagai nelayan. […]

Opini

Orang Terhormat

Oleh: Dr Dra Benedicta J Mokalu MSi* AGAMAWAN dan Politisi sejatinya adalah profesi sangat terhormat di negeri ini. Mereka merupakan sumber inspirasi dan sumber berkat bagi bangsa ini. Sejak zaman perjuangan hingga kini, suara mereka didengar, kata-kata mereka jadi acuan kebijakan pemerintah, perilaku mereka ditiru banyak orang, sebagai kekuatan penekan lawan politik bahkan mampu menaklukan […]

Opini

Informasi Geospasial Nasional untuk Konservasi Sumber Daya Alam

Oleh: Akbar Hiznu Mawanda* PEMBANGUNAN infrastruktur di era Presiden Joko Widodo merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan bandar udara, jalan, pelabuhan, kawasan perbatasan, jalur kereta api, dan pembangkit listrik adalah beragam implementasi dari program prioritas tersebut. Presiden Jokowi sangat sadar, infrastruktur yang mapan merupakan “senjata utama” Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat […]

Opini

Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim

Oleh: Ica Wulansari* KESEPAKATAN Paris mengenai perubahan iklim telah mengulurkan komitmen untuk penurunan emisi dari semua pihak atau negara yang terlibat di dalamnya. Namun, kegagalan Protokol Kyoto untuk mengikat para pihak untuk menurunkan emisinya agar menahan laju pemanasan global nampaknya akan segera terjadi pada Kesepakatan Paris. Amerika Serikat yang dinakhodai oleh Donald Trump menarik keterlibatan […]

Opini

Antara Pengelolaan Hutan Berbasis Negara dan Masyarakat

Oleh: Nurul Firmansyah* PENGELOLAAN hutan berbasis negara dan kelola masyarakat memiliki perbedaan pendekatan. Pengelolaan hutan negara memakai pendekatan berbasis tegakan hutan (sustained yield principle). Karakter utama pendekatan ini, adalah pengelolaan terpadu bersifat parsial dari kelola ekosistem hutan. Ia bertujuan mengoptimalisasi aspek ekonomi, sosial dan ekologi (sustainable forest management). Pendekatan ini, mengutamakan penguasaan lanskap ekosistem hutan […]

Opini

Cerita Dibalik Banyaknya Penyerahan Satwa Liar oleh Masyarakat

  Oleh: Shaniya Utamidata* JUMLAH satwa liar dilindungi yang diserahkan kepada Pusat Konservasi makin meningkat. Satwa-satwa yang sebelumnya berada dan dipelihara oleh warga, secara sukarela lalu diserahkan kepada berbagai Pusat Konservasi maupun Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Sebagai contoh sejak enam bulan terakhir, ada 21 elang yang diserahkan ke Pusat Konservasi Elang Kamojang (PPEK), Jawa […]

Opini

Memperingati Hari Mangrove Sedunia, Kekayaan Alam yang Harus Dijaga

  Oleh: Muhammad Ilman* HARI ini, setiap tanggal 26 Juli, diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Sebagai negara yang dikaruniai mangrove terluas di dunia, sudah sewajarnya hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran yang kita peroleh dalam mengelola mangrove kita selama ini. Ekosistem mangrove adalah tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 40 trilyun […]

Opini

Aturan Perlindungan Kearifan Lokal Belum Sepenuhnya Melindungi

  Oleh: Nurul Firmansyah* KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan aturan pelaksana tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.34 2017. Permen ini mendasarkan diri pada mandat Pasal 63 ayat 1 huruf t UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Tulisan ini untuk menelaah aspek normatif pengaturan […]

Opini

Menyoal Juklak Undang-Undang Pengampunan Pajak

  Penulis: Dewi Damayanti   JUKLAK terakhir yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Amnesti Pajak akan membuat sebagian Wajib Pajak kecewa. Pasalnya tak semua pembelian tanah dan/atau bangunan yang dilakukan wajib pajak dan belum sempat dibaliknamakan, akan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) karena pembelian tanah dan/atau bangunan dari pihak pengembang (developer) ternyata tidak […]

Opini

Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Buka-bukaan Data hingga Perlindungan Data

  Penulis: Johana Lanjar Wibowo BELUM lama ini masyarakat disajikan berita mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam akses informasi keuangan. Media elektronik maupun media cetak marak menyuguhkan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ternyata, hal ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama bagi […]