Seremonial

29 Perizinan dan 11 Non Perizinan telah Didelegasikan

Kamis 19 September 2017, KPK dan Ombudsman RI Saksikan Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TOMOHON, beritanusantara.id – Pelayanan Publik merupakan salah satu prioritas utama dalam visi dan misi yang dikemas di dalam program EMAS (e-government, merubah wajah kota, akselerasi pembangunan, smart city service) yang tertera di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah) 2016-2021, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan. Paradigma tersebut sesuai dengan UU (Undang-Undang) Nomor 23 tahun 2014 adalah untuk Kesejahteraan Umum.
Hal ini dikemukakan Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman pada sosialisasi pelayanan perizinan terpadu dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon di aula rumah dinas walikota, Senin 11 September 2017.
“Ini juga telah diadakan kerjasama berupa penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejauh mana komitmen pelayan publik,” kata Jimmy.

BACA JUGA: 

Urus Perijinan, Pemkot Bakal Siapkan Bus Gratis

Tahun 2017 ini, Jimmy menjelaskan, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik diubah secara drastis. Di mana melalui Peraturan Walikota (Perwako) Tomohon Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penertiban dan penandatangan perizinan dan non perizinan yang telah diubah dengan Perwakot Tomohon Tomohon Nomor 5 Tahun 2017.
“Saya selaku Walikota Tomohon telah melimpahkan/mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon, yaitu 29 jenis perizinan dan 11 non perizinan,” ungkapnya.

Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman

Selasa 19 September 2017 mendatang, Jimmy melanjutkan, akan dilaksanakan Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang akan disaksikan KPK dan Ombudsman RI. Sehingga diharapkan kepada para peserta sosialisasi untuk dapat menyerap materi yang akan dibawakan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tahapan-tahapan yang baik dan benar dalam perizinan.
Kasubdit (Kepala Sub Direktorat) Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen (Direktorat Jenderal) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Hany Sophiar Rustam saat membawakan materi mengatakan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Permasalahan dalam pembangunan, menurut Hany, yaitu birokrasi yang terlalu gemuk dan belum mampu memberikan pelayan prima bagi masyarakat. Korupsi yaitu banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara serta infrastruktur yang belum memadai.
“Perbaikan pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” tuturnya.

BACA JUGA: 

Tomohon (Kini) Miliki Kantor Pelayanan Publik

Reporter: Prisilia Yelli
Redaktur: Donny Turang

This post has already been read 305 times!

Tinggalkan Balasan