Advertorial

DPRD Sulut Tetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah

Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw menyerahkan dokumen Ranperda kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw
  • Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017
  • Ranperda tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut

PERJALANAN roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali memulai babak baru. Ini ditandai dengan ditetapkannya dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar Rabu 23 Agustus 2017, malam. Kedua produk hukum tersebut yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan didampingi tiga Pimpinan Dewan yaitu Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manopo. Paripurna inipun dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven Kandouw.

Dalam momentum itu, DPRD Sulut setuju agar kedua ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda. Kendari begitu, jalannya paripurna tidak luput juga dari berbagai kritik dan saran, sebagaimana isi dari pendapat fraksi-fraksi di DPRD Sulut. Namun pada initnya, semuanya menuntut agar penggunaan anggaran wajib tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Sulut.

Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw menandatangani dokumen Ranperda

Terkait Ranperda APBD Perubahan, DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan penting misalnya mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas dan pembelian ATK. Selain itu ikut merokemdasikan agar pemerintah mengalokasikan anggaran pengamanan 6 Pilkada tahun 2018 untuk TNI dan Polri. Termasuk meminta Pemprov guna meninjau kembali beberapa program yang hilang serta membuat program yang mampu mengurai atau mengatasi kemacetan.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menandatangani dokemen ranperda

Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw saat memberikan sambutan mengatakan, perubahan dan penyesuaian APBD TA 2017 merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target prioritas pembangunan daerah di sisa tahun anggaran berjalan.

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan di pahami bersama , bahwa perubahan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2017, merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target pembangunan daerah di sisa tahun anggaran berjalan. Dikatakan pula, sejak diajukannya perubahan APBD Provinsi Sulut TA 2017, telah dilakukan penyesuaian, perbaikan dan perubahan berdasarkan semua masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi dan kritik yang membangun dari DPRD Sulut. Selanjutnya, diharapkan dengan ditetapkannya ranperda tersebut menjadi perda akan bisa mencapai target pembangunan di sisa TA 2017.

“Saya sangat berterima kasih sekali karena memang APBD perubahan ini sudah sangat mendesak dilaksanakan, ada perubahan -perubahan  setta agenda-agenda yang memang karena kebutuhan dilapangan setelah dilihat untuk dilengkapi dan di sempurnakan sehingga dari segi pendapatan dan belanja harus ada perubahan -perubahan”, kata Wagub Kandouw.

Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus membacakan surat keputusan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD

Selama 2 (dua ) minggu saya mengamati , melihat bapak -bapak  dan  ibu -ibu Angoota DPRD Sulut begitu kuat,  bersemangat membahas APBD perubahan kita , dan juga perubahan tentang PP 18 karena kita sama -sama memahami bagaimana Kedua Ranperda ini harus ditetapkan.  “Untuk itu atas nama Bapak Gubernur Pemerintah Sulut meminta maaf kalau  ada dalam pembahasan jajaran Provinsi Sulut yang kurang responsif ,dan kurang cakap   yang di sampailan beberapa fraksi tadi tdak koperatif  untuk itu dalam kesempatan berbahagia saya sempatkan pahit jangan cepat di buang manis jangan cepat ditelan, dalam proses  pembelajaran dialektika ( komunikasi dua arah  ) seperti ini  kita melalui proses suatu pembelajaran mencari  titik  keseimbangan bagi kita semua”, lanjut wagub Kandouw.

Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna
Seiring ditetapkan APBD ini, Total Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan dan lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami perubahan dari sebelumnya berjumlah Rp.3.556.372.800.000,- menjadi Rp.3.715.491.098.536 atau bertambah sebesar Rp. 159.118.298.536,- untuk alokasi Belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung juga mengalami perubahan dari sebelumnya senilai Rp. 3.572.342.500.000,- berubah menjadi Rp. 3.844.615.765.384,- atau bertambah sebesar Rp. 272.273.265
384,- sedangkan untuk Total Pembiayaan Daerah  yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan , dimana untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah dari sebelumnya sebesar Rp. 45.969.700.000,- pada APBD Perubahan ini ditetapkan menjadi Rp. 159.624.666.848,- sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang ditergetkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- berubah menjadi Rp. 30.500.000.000,- .
“Terindikasi lewat capaian indikator makro seperti, pertumbuhan ekonomi Sulut 6,2 sampai 6,8 persen. PDRB per kapita berada di kisaran 44 sampaI 46,12 juta per kapita, inflasi daerah ditekan, Gini Ratio dipertahankan pada angka 0,38, tingkat kemiskinan 8,1 persen, serta tingkat pengangguran berada pada angka 6,5 hingga 7 persen dan indeks pembangunan manusia mencapai angka 71,20,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna

Sedangkan terkait Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpanan dan Anggota DPRD Sulut yang adalah bentuk respon dan tindaklanjut atas diterbitkannya PP Nomor 18 Tahun 2017, Gubernur berharap perda tersebut dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Sulut, terlebih memperjuangkan aspirasi rakyat demi pembangunan daerah.

Diketahui, paripurna itu juga sekaligus penyampaian Ranperda Provinsi Sulut tentang perubahan atas Perda Provinsi Sulut Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Pemprov Sulut Tahun 2016-2021. Turut hadir pula di paripurna itu Anggota DPRD Sulut lainnya, Sekretaris DPRD Sulut, FORKOMPIMDA dan SKPD.(adv)

Peliput : Jeffrie Montolalu

 

This post has already been read 53 times!

Tinggalkan Balasan